Akuntansi Pajak

A.

Pendahuluan

A.1

Dasar Hukum

-

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali perubahan,

Pertama: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Kedua:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Ketiga: Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan

Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008

-

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007, Undang-Undang No 5 Tahun 2008 dan Undang-

Undang No 16 Tahun 2009.

-

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46

Tentang Akuntansi Pajak Tangguhan

A.2

Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak berasal dari dua kata yaitu akuntansi dan pajak.

Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan,

pengikhtisaran suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan suatu

pembuatan laporan keuangan. Sedangkan Pajak adalah iuran atau

pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat

(wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan

biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara

langsung. Jadi Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan,

penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan

kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan

3

Pengertian Akuntansi Pajak

pembuatan

laporan

keuangan

fiskal

sesuai

dengan

ketentuan

dan

peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat

Pemberitahuan Tahunan.

Penyusunan laporan keuangan ini diperlukan untuk mempermudah

perusahaan dalam melaporan harta/kekayaan dan juga penghasilan

serta biaya yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu.

Perusahaan memerlukan jenis laporan laba/rugi untuk menghitung

besarnya pajak yang terutang pada tahun pajak tertentu.

Pada golongan masyarakat tertentu menganggap bahwa akuntansi

merupakan suatu hal yang sulit, apalagi kalau dihubungkan dengan

pajak yang memliki peraturan yang selalu berubah. Sesungguhnya

akuntansi yang berlaku bagi perusahaan tidak jauh berbeda

dengan akuntansi yang berlaku untuk tujuan perpajakan. Yang

membedakan hanya pada sisi peraturan perundang-undangan

yang berlaku di indonesia kaitannya dengan akuntansi. Untuk itu

disimpulkan terdapat dua perbedaan yaitu beda tetap dan beda

waktu. Kaitannya dengan hal ini akan dibahas lebih jelas dan

lengkap pada Bab Rekonsiliasi Fiskal.

B.

Pembukuan Vs Pencatatan

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Pasal 28 ayat (1)

disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan

usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia

wajib menyelenggarakan pembukuan. Lalu pada Pasal 28 ayat

(2)disebutkan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban

menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang

pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dan Wajib Pajak

orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan

4

Akuntansi Perpajakan

bebas. Sedangkan ketentuan mengenai wajib pajak Orang Pribadi yang

menggunakan NPPN diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU No 36 Tahun

2008 disebutkan bahwa: Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan

kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam

1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan

ratus juta rupiah), boleh menghitung penghasilan neto dengan

menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama

dari tahun pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa sesungguhnya baik

wajib pajak orang pribadi (WPOP) maupun wajib pajak badan (WPB)

diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Pembukuan merupakan

proses pencatatan semua transaksi perusahaan disertai dengan bukti-

bukti yang akurat dan diahiri dengan pembuatan laporan keuangan.

Dari

definisi

tersebut

dapat

kita

samakan

antara

pembukuan

dengan

akuntansi itu sendiri. Pada buku ini akan dibahas lebih khusus pada

proses pembukuan.

Namun, bagi WPOP yang peredaran bruto atau penjualan brutonya

selama satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 dapat menggunakan

pencatatan. Pencatatan merupakan proses menghitung penghasilan

neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Penghitungan penghasilan ini biasanya berdasarkan estimasi atau

perkiraan dari wajab sendiri. Hal ini diperbolehkan karena alasan

kurangnya pengetahuan mengenai akuntansi itu sendiri. Sehingga

dalam pencatatan tidak didukung oleh bukti-bukti yang jelas dan

akurat. Namun bagi WPOP yang memilih sendiri untuk menggunakan

pembukuan dalam melaporkan kekayaan dan penghasilannya juga

diperbolehkan. Misalnya WP Andi adalah pengusaha Toko Kelontong

di daerah A, jika selama setahun diperkirakan penghasilan netto pada

tahun 2009 sebesar Rp 100,000,000. JIka diasumsikan prosentase

NPPN di daerah A adalah 30% maka besarnya pajak terutang bagi WP

Andi adalah sbb:

5

Pengertian Akuntansi Pajak

Dasar Pengenaan Pajak

= 30% X Rp 100,000,000

= 30,000,000

PPh Terutang

= 5% X Rp 30,000,000

= 1,500,000